SITUS RESMI
YAYASAN LENDUR AME NEHUNG
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menaruh perhatian besar pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
salah satu tempat wisata labuan bajo
LENDUR AME NEHUNG - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menaruh perhatian besar pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Misi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Enditimur, menegaskan bahwa misi utama pemerintah daerah adalah membangun pariwisata secara berkelanjutan agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara penyerahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025-2029 di Labuan Bajo.
Menurut Edi Endi, konsep pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan telah disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah kementerian di Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Untuk merealisasikan visi tersebut, ia mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan destinasi wisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo.
Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah meningkatkan kualitas sektor pariwisata serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Tantangan dalam Pengelolaan Tata Ruang dan Kemaritiman
Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan sektor pariwisata di Manggarai Barat adalah tata ruang dan pengelolaan sektor kmaritiman.
Oleh karena itu, Edi Endi mengajak anggota DPRD untuk ikut serta dalam upaya menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.
"Jadi tidak hanya berhenti di hari ini, tapi pariwisata ini berkelanjutan dan tentunya kami sangat berharap dukungan politis. Setelah Paskah, kita akan sama-sama ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perhubungan guna mengkonkretkan tata kelola sesuai dengan wilayah kemaritiman kita," ujarnya yang dilansir dari kupang.antaranews.com, Jumat (28/3/2025).
Ia menekankan bahwa tata kelola kemaritiman untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan atau carrying capacity.
Hal ini bertujuan agar keindahan laut yang dimiliki Labuan Bajo tidak mengalami degradasi akibat regulasi yang belum tersusun dengan baik.
"Kita menghitung prinsip carrying capacity, jangan sampai keindahan laut sebagaimana di daerah lain menjadi sirna, karena perangkat aturan belum disiapkan dengan baik," tambahnya.
Pentingnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Dari segi kebijakan, Edi Endi menegaskan perlunya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam mengatur ekosistem serta tata ruang wilayah laut.
Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota dalam mengelola wilayah perairan yang sebelumnya mencakup hingga 7 mil kini hanya terbatas di wilayah pantai.
Sementara itu, pengelolaan hingga 7 mil menjadi kewenangan provinsi, dan selebihnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, kata kuncinya adalah koordinasi dan konsolidasi antara gubernur serta pemerintah pusat agar ekosistem dan tata ruang wilayah laut bisa diatur dengan baik," pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang tengah diupayakan, diharapkan pariwisata Manggarai Barat dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.***
Disclimer: Atikel ini telah tayang di OBOR TIMUR.COM Manggarai Barat Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Dorong Ekonomi & Jaga Keindahan Alam
